Jakarta (ANTARA) - Menteri Olaraga dan Pemuda Andi Mallarangeng mengatakan usulan pembubaran Pekan Olahraga Nasional (PON) perlu dikaji dengan hati-hati.
"Usulan itu perlu dikaji," kata Menpora Andi Mallaranggeng saat menghadiri Halal Bi Halal dan silaturahim Pemuda Indonesia di Jakarta, Jumat Malam. Halal Bi halal dan Silaturahim Pemuda Indonesia tersebut diselenggarakan oleh Perhimpunan Organisasi Kepemudaan Nasional (Poknas) dan dihadiri oleh 100 perwakilan ormas kepemudaan.
Hadir pada acara tersebut Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Deputi Satu Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Al Fitra Salam, Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat, Ketum DPP KNPI Taufan Rotorasiko dan berbagai ketua organisasi kepemudaan nasional.
Sebelumnya Wakil Ketua komisi X Utut Adianto mengusulkan akan PON ditiadakan saja. Sebagai gantinya Utut mengusulkan pembentukan kejuaraan nasional single event, berbeda dengan PON yang multi event seperti saat ini.
Menurut Utut ajang PON justru memberatkan APBD dan pasca PON seluruh gedung atau venue PON beserta pernak pernik di dalamnya tidak dapat dipelihara oleh daerah tempat berlangsungnya PON tersebut.
Lebih lanjut Andi Mallaranggeng menjelaskan sebelum reformasi maka pelaksanaan PON selalu dilaksanakan di Jakarta. Namun tambahnya hal ini membuat sarana dan prasarana olahraga di daerah menjadi tidak berkembang.
"Nah sejak reformasi maka pelaksanaan PON dilakukan bergilir ke daerah-daerah. Karena itu ada pemerataan pembangunan sarana dan prasarana olahraga," kata Andi.
Tolak
Sementara Ketua Umum POKNAS Aris Mandji secara tegas menolak usulan Komisi X DPR RI yang mengusulkan pembentukan kejuaraan nasional single event, tidak seperti sekarang ini dengan PON yang multi event.
"PON dengan multi event adalah sarana mengembangkan jati diri pemuda, mengembangkan semangat sportivitas, kejuangan, dan kejujuran di antara pemuda. Karena itu sangatlah tidak pas kalau PON dihapuskan," kata Ketua Umum DPP Poknas Aris Mandji
Menurut Mandji, usulan pembubaran PON hanya karena ada atap venue di PON Riau yang runtuh dan mubazirnya venue-venue pasca PON tidak bisa dijadikan alasan untuk menghapuskan PON.
"Pernyataan anggota DPR itu hanya politik pencitraan saja, tanpa melihat secara holistik persoalan keolahragaan nasional saat ini," katanya.
Senada dengan Menpora Terkait itu, Al Fitra Salam mengatakan, wacana pembubaran PON penting untuk dikaji secara mendalam.
Namun, tambahnya terlepas dari itu semua, penyelenggaraan PON sebenarnya untuk membangun jaringan pemuda nasional dan mencari bibit-bibit nasional di bidang olahraga.
Mengenai sisa-sisa venue PON, Al Fitra Salam mengatakan, itu tidak akan sia-sia, karena Kemenpora sedang mengkaji misalnya akan dipakai untuk institut olahraga untuk menumbuhkan sekolah-sekolah olahraga baru.
"Universitas-universitas setempat bisa menyewa atau menggunakan gedung-gedung itu," katanya. (ar)
0 Comments